Rabu, 29 Februari 2012

Tugas Perekonomian Indonesia Minggu 4

Diposting oleh Dyah Retno Wulandari di 2/29/2012 03:16:00 PM 0 komentar
Nama  : Dyah Retno Wulandari
NPM    : 22211296
Kelas  : 1EB21

Perkembangan Strategi dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia

A.   Strategi Pembangunan
Berikut adalah macam-macam strategi pembangunan, yaitu :
1.      Strategi Pertumbuhan
Adapun inti dari konsep pembangunan yang pertama ini adalah :
a.    Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah, dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi.
b.    Pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah (trickle down effect) pesdistribusian kembali.
c.    Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan, hal tersebut merupakan prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi.
d.    Kritik paling keras dari strategi yang pertama ini adalah bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.
2.      Strategi Pembangunan dengan pemerataan
Inti dari konsep ini adalah, dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.
3.      Strategi Ketergantungan
Inti dari konsep strategi ketergantungan adalah :
a.    Kemiskinan di negara-negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak/negara lainnya.
b.    Teori ketergantungan ini kemudian dikritik oleh Kothari dengan mengatakan “...teori ketergantungan tersebut memang cukup relevan, namun sayangnya telah menjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya untuk membangun masyarakat itu sendiri.
4.      Strategi yang berwawasan ruang
Strategi ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirscman, yang mengemukakan sebab-sebab kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih kaya/maju. Menurut mereka kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan kemampuan/pengaruh menyebar dari kaya ke miskin lebih kecil daripada terjadinya aliran sumberdaya dari daerah miskin ke daerah kaya. Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai, sedangkan Hirscman percaya, sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang.
5.      Strategi pendekatan kebutuhan pokok
Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini dikembangkan oleh Organisasi Perburuh Sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Maka sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok dan sejenisnya.

B.   Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembangunan
Pada prinsipnya, pemilihan strategi apa yang akan digunakan dalam proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh pertanyaan ‘Apa tujuan yang hendak dicapai ?’
Jika tujuan yang hendak dicapai adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, maka strategi ketergantunganlah yang mungkin akan dipakai. Jika tujuan yang ingin dicapai adalah pemerataan pembangunan, maka strategi yang berwawasan ruanglah yang digunakan.

C.   Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia
Strategi pembangunan yang kemudian dipertegas dengan ditetapkannya sasaran dan titik berat setiap Repelita, yakni :
a.    Repelita I        : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.
b.    Repelita II       : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.
c.    Repelita III      : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.
d.    Repelita IV     : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam Repelita-Repelita selanjutnya meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

Sumber : Aries Budi S., 1996, Buku Paket Perekonomian Indonesia, Universitas Gunadarma, Jakarta

Tugas Perekonomian Indonesia Minggu 3

Diposting oleh Dyah Retno Wulandari di 2/29/2012 03:12:00 PM 0 komentar
Nama  : Dyah Retno Wulandari
NPM    : 22211296
Kelas  : 1EB21

Sistem Perekonomian Indonesia

1.    Para Pelaku Ekonomi

Dalam perekonomian Indonesia dikenal pelaku ekonomi pokok yaitu Koperasi, Sek. Swasta, dan Sek. Pemerintah.
Sesuai dengan Trilogi Pembangunan, maka masing-masing pelaku tersebut memiliki fungsi yaitu :
a.    Koperasi : Pemerataan hasil ekonomi, Pertumbuhan kegiatan ekonomi, Kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi.
b.    Swasta : Pertumbuhan kegiatan ekonomi, Pemerataan hasil ekonomi, Kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi.
c.    Pemerintahan BUMN : Kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi, Pemerataan hasil ekonomi, Pertumbuhan kegiatan ekonomi.

2.    Latar Belakang BUMN
Latar belakang pendirian BUMN ini nampaknya bermacam-macam, tergantung dari periode pendiriannya dan kebijaksanaan Pemerintah saat itu. Beberapa BUMN merupakan kelanjutan dari perusahaan-perusahaan yang didirikan pada zaman sebelum kemerdekaan. Beberapa perusahaan didirikan pada zaman perjuangan kemerdekaan, yang menonjol dalam hal ini adalah CTC (Central Trading Company) yang kemudian berkembang menjadi PT Panca Niaga, lahirnya Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) sebagai akibat nasionalisasi perusahaan-prusahaan perkebunan milik Belanda oleh Pemerintah. Demikian pula lahirnya PELNI sebagai akibat nasionalisasi KPM milik Belanda. Berbagai landasan pendirian perusahaan negara tersebut telah menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam pengendaliannya. Untuk mengatasi berbagai masalah pengendalian ini maka disusunlah Undang-undang No 19 Tahun 1960 mengenai perusahaan negara. Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam pengelolaan dan pengendalian BUMN di Indonesia. Melalui Undang-undang ini ditetapkan peranan dan fungsi perusahaan negara dan berbagai badan pengendalian yang penting. Dalam usaha membangun ekonomi diusahakan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan mengurangi campur tangan Pemerintah yang menghambat perkembangan ekonomi. Dalam iklim demikian ini dirumuskan perundangan yang akan meletakkan kembali peran BUMN sebagai aparatur perekonomian negara dalam sistem perekonomian Indonesia. Perumusan ini telah melahirkan Undang-undang No 9 Tahun 1969 dimana dalam konsiderinya jelas mencerminkan kedudukan /peranan BUMN dalam sistem perekonomian Indonesia, antara lain :
1.    Bahwa perusahaan Negara sebagai unit ekonomi yang tidak terpisah dari sistem ekonomi Indonesia perlu segera disesuaikan pengaturan dan pembinaannya menurut isi dan jiwa ketetapan MPR sementara Nomor XXIII/MPRS/1966
2.    Bahwa dalam kenyataannya terdapat Usaha Negara dalam bentuk Perusahaan Negara berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1960 yang dirasakan kurang efisien, sehingga dipandang perlu untuk segera ditertibkan kembali
Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun1969 tersebut,sesuai dengan fungsi serta status hukumnya maka perusahaan negara diklasifikasikan dalam 3 bentuk, sebagai berikut :
a.    Perusahaan Jawatan (PERJAN) dengan ciri-ciri sebagai berikut :
·         Merupakan BUMN yang bersifat public service, yaitu pelayanan kepada masyarakat.
·         Permodalan termasuk bagian dari APBN yang dikelola oleh Departemen yang membawahkannya
·         Statusnya mempunyai kaitan dengan hokum public
b.    Perusahaan Umum (PERUM) dengan ciri-ciri sebagai berikut :
·         Merupakan BUMN yang bersifat public utility, yaitu melayani kepentingan umum dan diharapkan memupuk keuntungan 
·         Modal seluruhnya milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan 
·         Berstatus badan hokum dan diatur berdasarkan Undang-unahaadang 
c.    Perusahaan Perseroan (PERSERO) dengan ciri-ciri sebagai berikut :
·         Merupakan BUMN yang bersifat "profit motive "
·         Modal seluruhnya atau sebagian milik negara dan dibagi atas saham-saham
·         Berstatus badan hokum perdata yang terbentuk perseroan terbatas (PT)

3.    Peranan BUMN
Betapa penting peranan BUMN dalam sistem perekonomian Indonesia dapat dilihat dari maksud dan tujuan dari kegiatan PERJAN , PERUM dan PERSERO, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983,sebagai berikut :
a.    Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian negara pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
b.    Mengadakan pemupukan keuntungan/pendapatan
c.    Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
d.    Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
e.    Menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi dengan antara lain menyediakan kebutuhan masyarakat ,baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa dengan memberikan pelayanan yang bermutu dan memadai
f.     Turut aktif memberikan bimbingan kegiatan kepada sektor swasta khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi 
g.    Turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya

Sumber :
Aries Budi S., 1996, Buku Paket Perekonomian Indonesia, Universitas Gunadarma, Jakarta

Penawaran

Diposting oleh Dyah Retno Wulandari di 2/29/2012 01:24:00 PM 0 komentar
Penawaran

Penawaran dapat diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual.
Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran
Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah :
a.      Harga
Jika harga suatu barang mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual semakin banyak, karena penjual mau mengambil keuntungan. Tapi jika harga suatu barang mengalami penurunan, jumlah barang yang ditawarkan akan sedikit.
b.      Teknik produksi
Semakin maju alat yang digunakan untuk memproduksi barang, maka akan semakin cepat proses produksinya dan semakin banyak produk yang dihasilkan. Penemuan-penemuan alat baru dapat mengurangi jumlah pekerja yang dibutuhkan dan dapat menurunkan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan.
c.       Harga sumber produksi
jika harga suatu bahan baku mengalami kenaikan, maka produsen akan mengurangi jumlah produksinya, karena produsen tidak mau rugi, tapi sedangkan jika harga suatu bahan baku mengalami penurunan, maka produsen akan menambah jumlah produksinya sebanyak-banyaknya, karena produsen ingin memperoleh keuntungan yang cukup besar.
d.      Perkiraan
Jumlah barang yang ditawarkan produsen pada saat ini juga dapat dipengaruhi oleh perkiraan terhadap masa depan.
Hukum Penawaran
Bila harga turun, maka kuantitas barang yang ditawarkan akan turun juga. Sedangkan bila harga naik, maka kuantitas barang yang ditawarkan akan meningkat.

Sumber : Adji, Wahyu. 2007. Ekonomi. Jakarta : Erlangga

Permintaan

Diposting oleh Dyah Retno Wulandari di 2/29/2012 01:23:00 PM 0 komentar
Permintaan (Demand)

Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen, pada berbagai tingkat harga, dan pada periode tertentu.
Dari definisi diatas, ada dua kata yang menjadi dasar pengertian permintaan. Pertama, konsumen ingin memiliki benda pemuas kebutuhan, dan yang kedua konsumen memiliki kemampuan untuk memperolehnya. Jika kedua hal tersebuut terpenuhi, berarti yang terjadi disini adalah permintaan efektif, dimana konsumen ingin dan mampu membeli benda pemuas kebutuhan tersebut.
Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan
Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah :
a.      Harga
Tinggi-rendahnya suatu harga akan berpengaruh terhadap suatu permintaan barang kebutuhan. Jika harga suatu barang mengalami kenaikan, permintaan akan suatu barang akan berkurang, sedangkan jika harga suatu barang mengalami penurunan, permintaan akan suatu barang akan meningkat.
b.      Pendapatan
Tidak dapat dipungkiri bahwa pendapatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan. Karena jika pendapatan seseorang naik, permintaan akan suatu barang juga meningkat, begitu sebaliknya.
c.       Harga barang subtitusi
Jika harga suatu barang subtitusi mengalami kenaikan, permintaan suatu barang yang sudah kita tentukan itu akan meningkat, karena orang tidak akan mau rugi. Sedangkan jika harga suatu barang subtitusi itu mengalami penurunan, seseorang akan beralih ke barang subtitusi tersebut.
d.      Harga barang komplementer
Jika harga suatu barang komplementer itu tinggi, permintaan akan suatu barang yang lain itu akan berkurang, karena kedua barang tersebut sifatnya saling melengkapi. Begitu juga sebaliknya.
e.       Selera Konsumen
Selera adalah salah satu faktor yang sangat kuat dalam mempengaruhi permintaan. Berapapun harga barang diturunkan, jika konsumen tidak memiliki selera untuk menggunakan barang tertentu, maka tidak terjadi permintaan terhadap barang tersebut. Begitupun sebaliknya.
f.        Perkiraan
Perkiraan terhadap situasi masa yang akan datang juga berpengaruh terhadap permintaan. Misalnya, jika kamu memperkirakan bahwa kamu akan mendapatkan banyak uang minggu depan, maka kamu tidak akan ragu-ragu untuk membelanjakan uangmu hari ini.
Hukum Permintaan
Bila harga naik, jumlah barang yang diminta akan turun. Bila harga turun, jumlah barang yang diminta akan naik.

Sumber : Adji, Wahyu. 2007. Ekonomi. Jakarta : Erlangga

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2012 Tertinggi di ASEAN

Diposting oleh Dyah Retno Wulandari di 2/29/2012 01:21:00 PM 0 komentar
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2012 Tertinggi di ASEAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi negara – negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia (5,2 %), Thailand (4,5 %), Filipina (5,0 %) dan Singapura (4,4 %). Indonesia sendiri menargetkan pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 – 6,9 %. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo, saat Rapat Paripurna dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada kemarin Selasa (31/05).
Pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 – 6,9 % pada 2012 merupakan tantangan yang cukup besar. Sumber – sumber pertumbuhan ekonomi telah diperkirakan mencapai level yang cukup tinggi. ”Konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah diperkirakan masing – masing tumbuh 4,8 – 5,2 % dan 6 – 6,4 %,” ujar Menkeu. Sementara itu, investasi telah diperkirakan tumbuh double digit 10 – 10,4 %, dimana dana yang dibutuhkan berkisar sekitar Rp2.800 triliun.
Dari sisi perdagangan internasional, Menkeu mengemukakan, meskipun volume perdagangan dunia diperkirakan melambat di tahun 2012, ekspor – impor diperkirakan tetap meningkat masing – masing sebesar 14,9 – 15,3 % dan 18 – 18,4 %. ”Beberapa langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengendalian laju inflasi dan mendorong realisasi penyerapan anggaran, memperbaiki iklim investasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur,” paparnya.
Menkeu menyampaikan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah telah menyiapkan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif pada tahun 2012. Kebijakan alokasi anggaran ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas, memperluas penciptaan lapangan kerja, dan mengurangi angka kemiskinan. ”Kebijakan – kebijakan tersebut tercermin dalam peningkatan alokasi yang cukup signifikan untuk pembangunan infrastruktur, berlanjutnya berbagai program pengentasan kemiskinan dan bantuan subsidi untuk pertanian,” jelas Menkeu.
Keseluruhan kebijakan tersebut akan mendukung upaya untuk memperluas lapangan kerja, yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan jumlah penduduk miskin.

Selasa, 28 Februari 2012

Tugas Perekonomian Indonesia Minggu 2

Diposting oleh Dyah Retno Wulandari di 2/28/2012 01:00:00 PM 0 komentar
Nama  : Dyah Retno Wulandari
NPM    : 22211296
Kelas   : 1EB21

Sistem Perekonomian Indonesia

1.      Perkembangan Sistem Perekonomian Indonesia
A.     Perkembangan sistem ekonomi orde lama
a.      Kondisi Politik
·           Indonesia menghadapi 2 perang besar dengan Belanda
·           Gejolak politik dalam negeri dan beberapa pemberontakan
·           Manajemen ekonomi makro yang buruk
b.      Kondisi ekonomi tidak menguntungkan
·           Selama dekade 1950an, pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%
·           Periode 1960 – 1966, pertumbuhan ekonomi 1,9% dan stagflasi (high rate of unemployment and inflation)
·           Periode 1955 – 1965, rata-rata pendapatan pemerintah Rp 151 juta dan pengeluaran Rp 359 juta
·           Produksi sektor pertanian dan perindustrian sangat rendah sebagai akibat dari kurangnya kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung
·           Jumlah uang yang beredar berlebihan, sehingga terjadi inflasi
B.     Perkembangan Sistem Ekonomi Orde Baru
Sejak Maret 1966, Pemerintah mengarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial. Pemerintah meninggalkan idiologi komunis dan menjalin hubungan dengan Negara barat dan menjadi anggota PBB, IMF, dan Bank Dunia.
Kondisi perekonomian Indonesia:
a.       Ketidakmampuan membayar hutang LN US $32 Milyar
b.      Penerimaan ekspor hanya setengah dari pengeluaran untuk impor
c.       Pengendalian anggaran belanja dan pemungutan pajak yang tidak berdaya
d.      Inflasi 30 – 50 persen per bulan
e.       Kondisi prasarana perekonomian yang buruk
f.       Kapasitas produktif sektor industri dan ekspor menurun
Prioritas kebijakan ekonomi:
a.       Memerangi hiperinflasi
b.      Mencukupkan persediaan pangan (beras)
c.       merehabilitasi prasaran perekonomian
d.      Peningkatan ekspor
e.       Penyediaan lapangan kerja
f.       Mengundang investor asing
Program ekonomi orde baru mencakup:
a.       Jangka pendek
·           Juli – Desember 1966 untuk program pemulihan
·           Januari – Juni 1967 untuk tahap rehabilitasi
·           Juli – Desember 1967 untuk tahap konsolidasi
·           Januari – Juni 1968 untuk tahap stabilisasi
b.      Jangka panjang yang berupa Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) mulai April tahun 1969.
Dalam rangka mendukung kebijakan jangka pendek, pemerintah:
a.       Memperkenalkan kebijakan anggaran berimbang (balanced budget policy)
b.      Pembentukan IGGI
c.       Melakukan reformasi terhadap sistem perbankan
·           UU tahun 1967 tentang Perbankan
·           UU tahun 1968 tentang Bank Sentral
·           UU tahun 1968 tentang Bank Asing
d.      Menjadi anggota kembali IMF
e.       Pemberian peran yang lebih besar kepada bank bank dan lembaga keuangan lain sebagai ’”agen pembangunan”. Dengan memobilisasi tabungan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memainkan peranan penting untuk pembangunan pasar uang dan pasar modal.
Mulai 1 April 1969,  Program pembangunan jangka panjang terdiri dari tahapan-tahapan REPELITA dengan sasaran:
a.       stabilitas perekonomian
b.      pertumbuhan ekonomi
c.       pemerataan hasil pembangunan
REPELITA I è 1969 – 1974 dengan sasaran: (a) stabilitas perekonomian; (b) pertumbuhan ekonomi; dan (c) pemerataan hasil pembangunan
REPELITA II è 1974 – 1979 dengan sasaran: (a) pertumbuhan ekonomi; (b) pemerataan hasil pembangunan; dan (c) stabilitas perekonomian
REPELITA III è 1979 – 1984,  REPELITA IV è 1984 – 1989, REPELITA V è 1989 – 1994,
REPELITA VI è 1994 – 1999 dengan sasaran: (a) pemerataan hasil pembangunan; (b) pertumbuhan ekonomi dan (c) stabilitas perekonomian
Kondisi utama yang harus dipenuhi untuk pembangunan ekonomi yang baik:
a.       Kemauan politik yang kuat
b.      Stabilitas ekonomi dan politik
c.       SDM yang lebih baik
d.      Sistem politik dan ekonomi yang terbuka yang beroorientasi ke barat
e.       Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik

Sumber :
Aries Budi S., 1996, Buku Paket Perekonomian Indonesia, Universitas Gunadarma, Jakarta
 

Dyah Retno Wulandari Template by Ipietoon Blogger Template | Gadget Review