Perekonomian Nasional di bawah Bayang-bayang Krisis

Perekonomian Nasional di bawah Bayang-bayang Krisis

Jakarta (ANTARA News) - Ekonomi Indonesia pada tahun 2011 diperkirakan masih tetap tumbuh cukup tinggi, sebesar 6,5 persen, meski dampak krisis ekonomi di Eropa mulai merasuki sejumlah sektor ekonomi terutama di bidang keuangan sejak September lalu.

Dampak krisis ekonomi Eropa terlihat dari banyaknya dana-dana investor asing pada portofolio keuangan yang keluar dari pasar saham, pasar uang dan pasar obligasi Pemerintah di Indonesia, sehingga mengakibatkan anjloknya indeks saham (IHSG), melemahnya nilai tukar rupiah dan meningkatnya yield Surat Berharga Negara (SBN) Pemerintah.

Aliran dana asing yang keluar (capital outflows) terbesar terjadi pada September lalu, saat dana asing di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berkurang sebanyak 1,587 miliar dolar AS, di SBN berkurang 3,3 miliar dolar AS dan di saham 698 juta dolar AS. 

Total dana asing yang keluar pada September 5,59 miliar dolar AS, sementara pada Oktober jumlahnya berkurang menjadi 640 juta dolar AS dan pada Nopember dana asing yang keluar 1,46 miliar dolar AS.

Meski dampak krisis mulai terasa di sektor keuangan, secara umum hal itu belum terlalu mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Indonesia, yang diperkirakan akan tetap tumbuh sekitar 6,5 persen hingga akhir tahun, lebih baik dibanding tahun 2010 sebesar 6,1 persen.

Bank Indonesia bahkan berpandangan bahwa kinerja perekonomian Indonesia di tahun 2011 masih cukup kuat yang didukung stabilitas makro dan sistem keuangan yang tetap terjaga, dengan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh permintaan domestik yang masih kuat dan kinerja ekspor yang masih terjaga. 

Dari sisi produksi, sektor-sektor yang diperkirakan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi adalah sektor industri, sektor transportasi dan komunikasi, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Sementara, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) untuk keseluruhan tahun 2011 diperkirakan masih mencatat surplus yang cukup besar meski terdapat tekanan pada semester II-2011. 

Tekanan tersebut terutama terjadi pada transaksi modal dan finansial sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan dan ekonomi global. 

Di sisi harga, tahun 2011 diwarnai oleh inflasi yang menurun. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada November 2011 tercatat sebesar 0,34 persen (mtm) atau 4,15 persen (yoy). 

Penurunan inflasi sepanjang tahun 2011 terjadi karena koreksi inflasi volatile food prices dan minimalnya inflasi administered prices, sementara inflasi inti cenderung moderat. 

Rendahnya inflasi volatile food prices terutama ditopang oleh pasokan yang terjaga, baik dari produksi domestik maupun impor. Meskipun beras mencatat inflasi yang cukup tinggi, koreksi harga yang besar terjadi pada aneka bumbu, seperti bawang dan cabe merah, serta pada kelompok daging. 

Sementara itu, cukup terkendalinya inflasi inti didukung oleh harga komoditas global yang terkoreksi cukup tajam, nilai tukar yang cenderung stabil, dan ekspektasi inflasi yang terus membaik. 

Jika kecenderungan penurunan inflasi ini berlanjut, maka inflasi IHK secara keseluruhan tahun 2011 diperkirakan dapat lebih rendah dari 4,0 persen.

"Inflasi hingga akhir tahun diperkirakan di posisi 3,9 persen," kata Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution akhir pekan lalu.

Pengamat ekonomi Anggito Abimanyu juga menilai fundamental ekonomi Indonesia sampai saat ini masih cukup baik dalam menghadapi dampak krisis ekonomi yang terjadi di Eropa, karena beberapa hal seperti cadangan devisa yang meningkat, rasio utang yang aman, pasar SBN yang cukup dalam dan arus investasi portofolio dan penanaman modal asing langsung yang meningkat.

Sementara ekonom dari Bank Danamon Anton Gunawan memperkirakan fundamental ekonomi Indonesia yang membaik akan mampu melewati krisis ekonomi yang terjadi di Eropa.

"Rating ekonomi Indonesia bahkan akan segera dinaikkan oleh Moody`s dan Standard and Poor menjadi `investment grade` pada akhir tahun ini. Ini pertanda baik bagi iklim investasi di Indonesia," kata Anton.

Dampak Krisis

Meski perekonomian di 2011 diperkirakan masih akan tumbuh tinggi dengan fundamental ekonomi yang terus membaik, dampak krisis yang diakibatkan tingginya utang luar negeri di sejumlah negara-negara Eropa itu diperkirakan akan semakin mempengaruhi ekonomi Indonesia di 2012.

IMF sudah memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2012 akan melambat dari 4,5 persen menjadi 4 persen. Sementara di 2011 pertumbuhan ekonomi dunia akan turun di bawah target 4,3 persen menjadi 4 persen.

Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Perry Warjiyo melihat dampaknya ke Indonesia akan terasa di sektor keuangan dengan akan semakin tingginya volatilitas arus modal asing yang masuk dan keluar serta dari sektor perdagangan karena akan turunnya ekspor akibat permintaan dunia yang melemah.

Di sektor moneter dan keuangan, potensi penarikan dana-dana asing di saham dan SBN akan tetap besar, sehingga akan mempengaruhi kestabilan nilai tukar rupiah dan jumlah cadangan devisa.

Perry menjelaskan, jika krisis di Eropa kian memburuk, maka para investor portofolio akan kembali menempatkan dananya di mata uang dolar AS sebagai tempat yang paling aman.

Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution bahkan menilai krisis ekonomi di Eropa belum sampai pada batas bawahnya, dan belum semua potensi buruk dari krisis tersebut terbuka ke masyarakat karena ada keengganan dari bank-bank di Eropa tersebut untuk menilai potensi kerugiannya akibat krisis.

Sementara di sektor perdagangan, volume permintaan ekspor dari negara-negara Eropa dan juga Amerika Serikat ke Indonesia akan menurun. Begitu pula permintaan dari negara-negara lain yang terkena dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia ini.

Data Bank Indonesia menyebutkan ekspor Indonesia sampai semester I 2011 ke negara-negara Uni Eropa mencapai 1,77 miliar dolar AS, atau sekitar 10,4 persen dari total nilai ekspor Indonesia sebesar 14,22 miliar dolar AS. Sedangkan ekspor ke Amerika Serikat mencapai 1,36 miliar dolar AS atau 8,2 persen dari total ekspor Indonesia.

Meski demikian, sejumlah pengamat seperti Anto Gunawan melihat dampak dari krisis ekonomi Eropa di sektor perdagangan tidak akan terlalu besar, karena ekspor Indonesia tidak lagi bergantung ke negara-negara maju, karena sudah adanya pengalihan ke negara-negara `emerging` dan negara-negara lain yang memiliki volume perdagangan dan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi seperti China, India dan Jepang serta negara-negara ASEAN.

Ekspor ke China pada semester I 2011 mencapai 2 miliar dolar AS atau 16,1 persen dari total ekspor Indonesia, ke India sebesar 1,1 miliar dolar AS atau 5,7 persen dan ke Jepang 1,79 miliar dolar AS atau 13,4 persen total ekspor Indonesia.

Selain itu, ekspor Indonesia juga lebih terkonsentrasi pada komoditas primer seperti batu bara, minyak sawit, karet, timah dan nikel dibanding produk-produk industri seperti tekstil, bahan kimia, mesin, alas kaki dan barang karet.

Karakteristik ekspor yang lebih besar pada komoditas primer ini, menurut Perry cenderung lebih elastis terhadap gejolak permintaan karena merupakan barang-barang kebutuhan pokok yang tetap besar permintaannya.

"Pertumbuhan ekonomi di China dan India itu kan masih tetap butuh listrik, sehingga ekspor batu bara masih akan tetap tinggi," katanya.

Antisipasi Krisis

Meski kondisi perekonomian Indonesia dinilai terus membaik dan diperkirakan mampu menghadapi dampak krisis yang terjadi di Eropa, berbagai antisipasi untuk mengatasi kemungkinan pemburukan dari krisis tersebut harus terus disiapkan, sekaligus mengupayakan untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi tetap berjalan menghadapi pelambatan pertumbuhan ekonomi dunia.

Perry menjelaskan bahwa berbagai langkah telah dilakukan BI untuk menghadapi dampak krisis ekonomi di 2012 antara lain dengan menurunkan BI Rate sebesar 75 basis poin sejak Oktober lalu, sejalan dengan perkiraan laju inflasi yang rendah pada tahun ini dan tahun 2012.

Penurunan BI Rate tersebut selain sebagai langkah untuk perbaikan terhadap struktur suku bunga kredit perbankan, juga untuk mengurangi dampak memburuknya prospek ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia.

Darmin mengharapkan penurunan BI Rate akan diikuti dengan penurunan suku bunga kredit perbankan sehingga menjadi stimulus bagi pergerakan roda ekonomi nasional di tengah krisis ekonomi Eropa.

"Kita akan lihat satu-satu Rencana Bisnis Bank (RBB) di 2012 apakah suku bunga kreditnya sudah disesuaikan dengan penurunan BI Rate atau tidak," kata Darmin.

Menurut Darmin, kontribusi perbankan terhadap perekonomian nasional harus terus ditingkatkan mengingat persentase kredit terhadap PDB yang masih kecil yaitu hanya 29 persen atau jauh dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand yang mencapai 110 persen dan China yang sebesar 140 persen.

"Efisiensi perbankan harus ditingkatkan agar suku bunga kredit bisa turun dan penyaluran kredit semakin besar," kata Darmin.

Sementara itu, Menkeu Agus Martowardojo berpendapat harus ada protokol manajemen krisis untuk mengantisipasi memburuknya krisis ekonomi di Eropa, sehingga Indonesia memiliki panduan dalam mengambil tindakan dan kebijakan penanganan krisis.

"Jadi kita bisa mengetahui siapa bertanggungjawab mengambil keputusan di saat krisis. Protokol diperlukan untuk merespon dan memitigasi dampak krisis," kata Menkeu.

Sementara Anton Gunawan menilai Indonesia bisa kuat menghadapi krisis ekonomi Eropa karena besarnya kekuatan ekonomi domestik di dalam negeri dengan besarnya konsumsi dari jumlah penduduk yang ada.

Sehingga untuk terus menggerakkan perekonomian di dalam negeri, anggaran Pemerintah atau APBN harus bisa menjadi stimulus perekonomian menghadapi krisis ekonomi Eropa.

Namun, sayangnya lanjut Anton APBN lebih banyak tersedot untuk anggaran subsidi, sementara untuk anggaran belanja modal yang langsung berdampak terhadap ekonomi justru sangat rendah penyerapannya.

Berbagai langkah dan kebijakan untuk menghadapi dampak krisis memang sudah disiapkan baik di bidang moneter, keuangan dan fiskal yang tentunya diharapkan bisa menjaga dan melindungi perekonomian nasional agar bisa terus bertumbuh.

Tentu saja tidak hanya tumbuh tinggi, tetapi pertumbuhan perekonomian dengan kualitas yang semakin baik dalam meningkatkan pendapatan masyarakat kecil, mengingat jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang masih besar.  (D012/B012)

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/288932/tulisan-akhir-tahun--perekonomian-nasional-di-bawah-bayang-bayang-krisis

Peranan World Bank terhadap Perekonomian Indonesia

Peranan World Bank terhadap Perekonomian Indonesia

Peran World Bank dalam Perekonomian Indonesia

Bank Dunia adalah sebuah lembaga keuangan global yang secara struktural berada di bawah PBB dan diistilahkan sebagai "specialized agency". Bank Dunia dibentuk tahun 1944 sebagai hasil dari Konferensi Bretton Woods yang berlangsung di AS. Konferensi itu diikuti oleh delegasi dari 44 negara, namun yang paling berperan dalam negosiasi pembentukan Bank Dunia adalah AS dan Inggris. Tujuan awal dari dibentuknya Bank Dunia adalah untuk mengatur keuangan dunia pasca PD II dan membantu negara-negara korban perang untuk membangun kembali perekonomiannya.

Sejak tahun 1960-an, pemberian pinjaman difokuskan kepada negara-negara non-Eropa untuk membiayai proyek-proyek yang bisa menghasilkan uang, supaya negara yang bersangkutan bisa membayar kembali hutangnya, misalnya proyek pembangunan pelabuhan, jalan tol, atau pembangkit listrik. Era 1968-1980, pinjaman Bank Dunia banyak dikucurkan kepada negara-negara Dunia Ketiga, dengan tujuan ideal untuk mengentaskan kemiskinan di negara-negara tersebut. Pada era itu, pinjaman negara-negara Dunia Ketiga kepada Bank Dunia meningkat 20% setiap tahunnya.

Peran Bank Dunia dalam Ekonomi dan Politik Global

Rittberger dan Zangl (2006: 172) menulis, sejak tahun 1970-an Bank Dunia mengubah konsentrasinya karena situasi semakin meningkatnya jurang perekonomian antara negara berkembang dan negara maju. Pada era itu, seiring dengan merdekanya negara-negara yang semula terjajah, jumlah negara berkembang semakin meningkat. Negara-negara berkembang menuntut distribusi kemakmuran (distribution of welfare) yang lebih merata dan negara-negara maju memenuhi tuntutan ini dengan cara menyuplai dana pembangunan di negara-negara berkembang.

Basis keuangan Bank Dunia adalah modal yang diinvestasikan oleh negara anggota bank ini yang berjumlah 186 negara. Lima pemegang saham terbesar di Bank Dunia adalah AS, Perancis, Jerman, Inggris, dan Jepang. Kelima negara itu berhak menempatkan masing-masing satu Direktur Eksekutif dan merekalah yang akan memilih Presiden Bank Dunia. Secara tradisi, Presiden Bank Dunia adalah orang AS karena AS adalah pemegang saham terbesar. Sementara itu, 181 negara lain diwakili oleh 19 Direktur Eksekutif (satu Direktur Eksekutif akan menjadi wakil dari beberapa negara).

Bank Dunia berperan besar dalam membangun kembali tatanan ekonomi liberal pasca Perang Dunia II (Rittberger dan Zangl, 2006: 41). Pembangunan kembali tatanan ekonomi liberal itu dipimpin oleh AS dengan rancangan utama mendirikan sebuah tatanan perdagangan dunia liberal. Untuk mencapai tujuan ini, perlu dibentuk tatanan moneter yang berlandaskan mata uang yang bebas untuk dikonversi. Rittberger dan Zangl (2006: 43) menulis, "Perjanjian Bretton Woods mewajibkan negara-negara untuk menjamin kebebasan mata uang mereka untuk dikonversi dan mempertahankan standar pertukaran yang stabil terhadap Dollar AS."

Lembaga yang bertugas untuk menjaga kestabilan moneter itu adalah IMF (International Monetary Funds) dan IBRD (International Bank for Reconstruction dan Development). IBRD inilah yang kemudian sering disebut "Bank Dunia". Pendirian Bank Dunia dan IMF tahun 1944 diikuti oleh pembentukan tatanan perdagangan dunia melalui lembaga bernama GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) pada tahun 1947. Pada tahun 1995, GATT berevolusi menjadi WTO (World Trade Organization).

Meskipun tugas Bank Dunia adalah mengatur kestabilan moneter, namun dalam prakteknya, Bank Dunia sangat mempengaruhi politik global karena hampir semua negara di dunia menjadi penerima hutang dari Bank Dunia. Sejak awal beroperasinya, Bank Dunia sudah mempengaruhi politik dalam negeri negara yang menjadi penghutangnya. Penerima hutang pertama Bank Dunia adalah Perancis, yaitu pada tahun 1947, dengan pinjaman sebesar $ 987 juta. Pinjaman itu diberikan dengan syarat yang ketat, antara lain staf dari Bank Dunia mengawasi penggunaan dana itu dan menjaga agar Perancis mendahulukan membayar hutang kepada Bank Dunia daripada hutangnya kepada negara lain. AS juga ikut campur dalam proses pencairan hutang ini. Kementerian Dalam Negeri AS meminta Perancis agar mengeluarkan kelompok komunis dari koalisi pemerintahan. Hanya beberapa jam setelah Perancis menuruti permintaan itu, pinjaman pun cair.

Kebijakan yang diterapkan Bank Dunia yang mempengaruhi kebijakan politik dan ekonomi suatu negara, disebut SAP (Structural Adjustment Program). Bila negara-negara ingin meminta tambahan hutang, Bank Dunia memerintahkan agar negera penerima hutang melakukan "perubahan kebijakan" (yang diatur dalam SAP). Bila negara tersebut gagal menerapkan SAP, Bank Dunia akan memberi sanksi fiskal. Perubahan kebijakan yang diatur dalam SAP antara lain, program pasar bebas, privatisasi, dan deregulasi.

Karena adanya SAP ini, tak dapat dipungkiri, pengaruh Bank Dunia terhadap politik dan ekonomi dalam negeri Indonesia juga sangat besar, sebagaimana akan diuraikan berikut ini.
Kinerja Bank Dunia di Indonesia

Bank Dunia telah aktif di Indonesia sejak 1967. Sejak saat itu hingga saat ini, Bank Dunia telah membiayai lebih dari 280 proyek dan program pembangunan senilai 26,2 milyar dollar atau setara dengan Rp243,725 triliun (dengan kurs Rp9.302 per USD). Menurut Managing Director The World Bank Group, Ngozi Okonjo (30/1/2008), pinjaman tersebut telah digunakan pemerintah Indonesia untuk mendukung pengembangan energi, industri, dan pertanian. Sementara yang sektor yang paling mendominasi selama 20 tahun pertama yakni infrastruktur yang pemberiannya kepada masyarakat miskin. Total hutang Indonesia kepada Bank Dunia adalah 243,7 Trilyun rupiah dan total hutang pemerintah Indonesia kepada berbagai pihak mencapai 1600 Trilyun rupiah.

Anggoro (2008) menulis, ada beberapa tugas Bank Dunia di Indonesia. Pertama, memimpin Forum CGI. Aggota CGI (Consultative Group meeting on Indonesia) adalah 33 negara dan lembaga-lembaga donor yang dikoordinasikan oleh Bank Dunia. CGI "membantu" pembangunan di Indonesia dengan cara memberikan pinjaman uang serta bantuan teknik untuk menciptakan aturan-aturan pasar dan aktivitas ekonomi liberal. Dalam hal ini, Bank Dunia bertugas menciptakan pasar yang kuat bagi kepentingan negara-negara dan lembaga donor.

Tugas kedua Bank Dunia adalah menyediakan hutang dalam jumlah besar, bekerjasama dengan Jepang dan ADB (Asian Development Bank). Tugas Bank Dunia yang lain adalah mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan privatisasi dan kebijakan yang memihak pada perusahaan-perusahaan besar.

Dana hutang yang diberikan kepada Indonesia, antara lain dalam bentuk hutang proyek dan hutang dana segar.

a.      Hutang Proyek

Hutang proyek adalah hutang dalam bentuk fasilitas berbelanja barang dan jasa secara kredit. Namun, sayangnya, hutang ini justru menjadi alat bagi Bank Dunia untuk memasarkan barang dan jasa dari negara-negara pemegang saham utama, seperti Amerika, Inggris, Jepang dan lainnya kepada Indonesia.

b.      Hutang Dana Segar

Hutang dana segar bisa dicairkan bila Indonesia menerima Program Penyesuaian Struktural (SAP). SAP mensyaratkan pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan yang bentuknya, antara lain:

1.      Swastanisasi (Privatisasi) BUMN dan lembaga-lembaga pendidikan

2.      Deregulasi dan pembukaan peluang bagi investor asing untuk memasuki semua sector

3.      Pengurangan subsidi kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti: beras, listrik, pupuk dan rokok

4.      Menaikkan tarif telepon dan pos

5.      Menaikkan harga bahan bakar (BBM)

Besarnya jumlah hutang (yang terus bertambah) membuat pemerintah juga harus terus mengalokasikan dana APBN untuk membayar hutng dan bunganya. Sebagai illustrasi, dapat kita lihat data APBN 2004 dimana pemerintah mengalokasikan Rp 114.8 trilyun (28% dari total anggaran) untuk belanja daerah, Rp 113.3 trilyun untuk pembayaran utang dalam dan luar negeri (27% dari total anggaran), dan subsidi hanya Rp 23.3 trilyun (5% dari total anggaran). Dari ketiga komponen anggaran belanja tersebut, anggaran belanja daerah dan subsidi masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp 2 trilyun dan Rp 2.1 trilyun. Sedangkan alokasi untuk pembayaran utang mengalami kenaikan sebesar Rp 14.1 trilyun.

Komposisi dalam anggaran belanja negara tersebut mencerminkan besarnya beban utang tidak saja menguras sumber-sumber pendapatan negara, tetapi juga mengorbankan kepentingan rakyat berupa pemotongan subsidi dan belanja daerah. Karena itu, meski Bank Dunia memiliki semboyan "working for a world free of poverty", namun meski telah lebih dari 60 tahun beroperasi di Indonesia, angka kemiskinan masih tetap tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2009, ada 31,5 juta penduduk miskin di Indonesia.

Anggoro (2008), peneliti dari Institute of Global Justice, menulis, kerugian yang diderita Indonesia karena menerima pinjaman dari Bank Dunia adalah sebagai berikut.

1.      Kerugian dalam bidang ekonomi

·         Indonesia kehilangan hasil dari pengilangan minyak dan penambangan mineral (karena diberikan untuk membayar hutang dan karena proses pengilangan dan penambangan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan transnational partner Bank Dunia)

·         Jebakan hutang yang semakin membesar, karena mayoritas hutang diberikan dengan konsesi pembebasan pajak bagi perusahaan-perusahaan AS dan negara donor lainnya.

·         Hutang yang diberikan akhirnya kembali dinikmati negara donor karena Indonesia harus membayar "biaya konsultasi" kepada para pakar asing, yang sebenarnya bisa dilakukan oleh para ahli Indonesia sendiri.

·         Hutang juga dipakai untuk membiayai penelitian-penelitian yang tidak bermanfaat bagi Indonesia melalui kerjasama-kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas-universitas.

·         Bahkan, sebagian hutang dipakai untuk membangun infrastuktur demi kepentingan perusahaan-perusahaan asing, seperti membangun fasilitas pengeboran di ladang minyak Caltex atau Exxon Mobil. Pembangunan infrastruktur itu dilakukan bukan di bawah kontrol pemerintah Indonesia, tetapi langsung dilakukan oleh Caltex dan Exxon.

2.      Kerugian dalam bidang politik

·         Keterikatan pada hutang membuat pemerintah menjadi sangat bergantung kepada Bank Dunia dan mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang dibuat pemerintah. Pemerintah harus berkali-kali membuat reformasi hukum yang sesuai dengan kepentingan Bank Dunia.

Hal ini juga diungkapkan ekonom Rizal Ramli (2009), "Lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, dan sebagainya dalam memberikan pinjaman, biasanya memesan dan menuntut UU ataupun peraturan pemerintah negara yang menerima pinjaman, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga di bidang sosial. Misalnya, pinjaman sebesar 300 juta dolar AS dari ADB yang ditukar dengan UU Privatisasi BUMN, sejalan dengan kebijakan Neoliberal. UU Migas ditukar dengan pinjaman 400 juta dolar AS dari Bank Dunia."

Cara kerja Bank Dunia (dan lembaga-lembaga donor lainnya) dalam menyeret Indonesia (dan negara-negara berkembang lain) ke dalam jebakan hutang, diceritakan secara detil oleh John Perkins dalam bukunya, "Economic Hit Men". Perkins adalah mantan konsultan keuangan yang bekerja pada perusahaan bernama Chas T. Main, yaitu perusahaan konsultan teknik. Perusahaan ini memberikan konsultasi pembangunan proyek-proyek insfrastruktur di negara-negara berkembang yang dananya berasal dari hutang kepada Bank Dunia, IMF, dll.

Mengenai pekerjaannya itu, Perkins (2004: 13-16) menulis, "...saya mempunyai dua tujuan penting. Pertama, saya harus membenarkan (justify) kredit dari dunia internasional yang sangat besar jumlahnya, yang akan disalurkan melalui Main dan perusahaan-perusahaan Amerika lainnya (seperti Bechtel, Halliburton, Stone & Webster) melalui proyek-proyek engineering dan konstruksi raksasa. Kedua, saya harus bekerja untuk membangkrutkan negara-negara yang menerima pinjaman raksasa tersebut (tentunya setelah mereka membayar Main dan kontraktor Amerika lainnya), sehingga mereka untuk selamanya akan dicengkeram oleh para kreditornya, dan dengan demikian negara-negara penerima utang itu akan menjadi target yang mudah ketika kita memerlukan yang kita kehendaki seperti pangkalan-pangkalan militer, suaranya di PBB, atau akses pada minyak dan sumber daya alam lainnya."

Dalam wawancaranya dengan Democracy Now! Perkins mengatakan, "Pekerjaan utama saya adalah membuat kesepakatan (deal-making) dalam pemberian hutang kepada negara-negara lain, hutang yang sangat besar, jauh lebih besar daripada kemampuan mereka untuk membayarnya. Salah satu syarat dari hutang itu adalah-contohnya, hutang 1 milyar dolar untuk negara seperti Indonesia atau Ecuador-negara ini harus memberikan 90% dari hutang itu kepada perusahaan AS untuk membangun infrastruktur, misalnya perusahaan Halliburton atau Bechtel. Ini adalah perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan ini kemudian akan membangun jaringan listrik, pelabuhan, atau jalan tol, dan ini hanya akan melayani segelintir keluarga kaya di negara-negara itu. Orang-orang miskin di sana akan terjemak dalam hutang yang luar biasa yang tidak mungkin bisa mereka bayar."
Untuk kasus Ekuador, Perkins menulis, negara itu kini harus memberikan lebih dari 50% pendapatannya untuk membayar hutang. Hal itu tentu tak mungkin dilakukan Ekuador. Sebagai kompensasinya, AS meminta Ekuador agar memberikan ladang-ladang minyaknya kepada perusahaan-perusahaan minyak AS yang kini beroperasi di kawasan Amazon yang kaya minyak.

Tak heran bila kemudian ekonom Joseph Stiglitz pada tahun 2002 mengkritik keras Bank Dunia dan menyebutnya "institusi yang tidak bekerja untuk orang miskin, lingkungan, atau bahkan stabilitas ekonomi". Dengan demikian, menurut Stiglitz, Bank Dunia pada prakteknya menyalahi tujuan didirikannya bank tersebut, sebagaimana disebutkan di awal tulisan ini, yaitu untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan menjaga kestabilan ekonomi.

Melihat kinerja seperti ini, menurut Anggoro (2008), Bank Dunia sesungguhnya telah melanggar Piagam PBB yang menyebutkan, "to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples". Dengan kata lain, Bank Dunia sebagai salah satu organ PBB mendapatkan mandat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan bangsa-bangsa. Bank Dunia malah memfokuskan operasinya pada penguatan pasar dan keuangan melalui ekspansi ekonomi perusahaan multinasional, dan membiarkan Indonesia selalu berada dalam jeratan hutang tak berkesudahan.

Sumber : http://politikana.com/baca/2010/05/09/copas-peran-world-bank-dlm-perekonomian-indonesia.html/

UMKM Kunci Pertumbuhan Ekonomi Daerah

UMKM Kunci Pertumbuhan Ekonomi Daerah

JAKARTA : Kadin Indonesia menekankan penumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kapasitas usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai kunci penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi ke depan.

Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengatakan pemerintah harus melakukan terobosan untuk mengembangkan ekonomi daerah dan usaha kecil menengah terutama dengan meningkatkan revitalisasi di bidang insutri dan pertanian.

Menurut dia, selain peningkatan infrastruktur dan sistem logistic nasional sebagai penopang utama penumbuhan ekonomi diperlukan adanya prioritas terhadap sejumlah sektor ekonomi unggulan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam lima tahun mendatang.

“Terutama untuk sektor industri dan pertanian harus dikembangkan di daerah dengan menyusun rencana aksi yang lebih konkret untuk pengembangan klaster industri unggulan yang prioritas akan digenjot pengembangan dengan melibatkan dunia usaha,” ujarnya hari ini.

Suryo menyamapaikan tantangan berat perekonomian nasional dalam menghadapi pembentukan pasar bebas Asean-China adalah bagaimana pemerintah bisa menjamin agar ekonomi di dalam negeri menjadi pusat produksi dan bukan menjadi pasar konsumen.

Untuk itu, katanya, persoalan ekonomi di kawasan asean harus mendapatkan perhatian serius dalam berbegai kebijakan domestik terutama terkait bidang industri, pertanian dan jasa yang harus diperkuat di seluruh daerah di Indonesia.

“Dengan memperkuat ekonomi daerah dan usaha mikro kecil kecil berarti menciptakan fondasi yang kuat bagi perekonomian yang tentunya berimplikasi besar bagi kegiatan bisnis dan kesempatan kerja yang semakin besar serta menyiapkan pelaku ekonomi agar semakin kompetitif.”(hh)

Masalah Perekonomian Indonesia

Masalah Perekonomian di Indonesia

A.     Masalah – Masalah Pokok Perekonomian Indonesia

Diantara banyak masalah yang menimpa Indonesia, salah satunya terdapat masalah yang sangat penting dan belum terselesaikan hingga saat ini yaitu masalah Pengangguran. Berikut sedikit penjelasannya :

a.       Pengangguran

Pengangguran akan lebih banyak memberikan dampak yang kurang baik bagi kegiatan ekonomi suatu Negara. Pengangguran akan menyebabkan beban angkatan kerja yang benar – benar poduktif menjadi semakin berat, disamping secara sosial pengangguran akan menimbulkan kecendrungan masalah – masalah kriminalitas dan masalah sosial lainnya. Pengertian pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama.

·         Jenis – jenis pengangguran :

Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja secara optimal. Berdasarkan pengertian diatas, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi :

a.       Pengangguran terselubung, adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.

b.      Setengah menganggur, adalah tenaga keja yang tidak bekerja secara optimal karma tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.

c.       Pengangguran terbuka, adalah tenaga kerja yang sungguh – sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

Berdasarkan penyebab terjadinya :

a.       Pengangguran Friksionil, adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang memilih menganggur sambil menunggu pekerjaan yang lebih baik, yang memberikan fasilitas dan keadaan yang lebih baik.

b.      Pengangguran structural, adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang diberhentikan oleh perusahaan, karena kondisi perusahaan yang sedang mengalami kemunduran usaha sehingga terpaksa mengurangi tenaga kerja.

c.       Pengangguran teknologi, adalah pengangguran yang terjadi karena mulai digunakannya teknologi yang menggantikan tenaga manusia. Seringkali pengangguran ini terjadi karena kemampuan dan keahlian pekerja yang tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

d.      Pengangguran siklikal, adalah pengangguran yang terjadi karena terjadinya pengurangan tenaga kerja yang secara menyeluruh, dikarenakan kemunduran dan resesi akonomi. Sehingga ini mirip dengan pengangguran structural, hanya pada pengangguran jenis ini, kejadiannya adalah lebih meluas dan menyeluruh.

e.       Pengangguran musiman, adalah pengangguran yang terjadinya dipengaruhi oleh musim. Jenis pengangguran ini sering terjadi pada sektor pertanian.

f.       Pengangguan konjungtural, adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang (naik – turunnya) kehidupan perekonomian / siklus ekonomi.

·         Penyebab terjadinya pengangguran :

a.         Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja

b.        Struktur lapangan kerja tidak seimbang

c.         Kebutuhan jumlah dan jenis terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang

d.        Meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia.

e.         Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja angkatan daerah tidak seimbang.

·         Dampak – Dampak Pengangguran :

Terhadap Perekonomian Suatu Negara :

a.       Pengangguran dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapinya. Hal ini terjadi karena pengangguran dapat menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya).

b.      Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang.

c.       Pengangguran tidak menggalakan pertumbuhan ekonomi akibatnya tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu.

Terhadap individu yang mengalaminya dan masyarakat

a.       Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian 

b.      Pengangguran dapat menghilangkan ketrampilan

c.       Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan social politik

Di Indonesia sendiri walaupun pemerintah mengatakan angka pengangguran sudah berkurang sekian persen, tetapi tetap saja pemerintah terus berupaya mengatasi pengangguran ini, kaena pemerintah serta masyaakat menyadai sekali bahwa pengangguran akan memiliki dampak negative yang lebih besar. Beberapa langkah dan kebijaksanaan pemerintah yang pernah, sedang, dan akan dilakukan diantaranya adalah :

a.       Yang paling mendasar adalah dengan mengatasi masalah kependudukan yakni dengan mencoba mengendalikan pertumbuhan penduduk, karena disadari bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat akan memicu munculnya pengangguran di masa mendatang, jika tidak diimbangi dengan peningkatan kegiatan produksi.

b.      Dengan tidak melupakan prinsip APBN, akan menambah sektor pengeluaran, baik itu pengeluaran pemerintah maupun pengeluaran dari sektor investasi swasta guna mendukung terciptanya peningkatan kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat membuka peluang dan kesempatan kerja yang lebih banyak.

c.       Di pihak lain dengan memberikan dan mengarahkan pendidikan sumber daya ke arah yan lebih mendesak, dengan memperbanyak pusat – pusat pelatihan kerja, serta dengan memberi kemudahan bagi pengelolaan sekolah – sekolah kejuruan. Harapannya agar kemampuan tenaga kerja Indonesia menjadi lebih siap dalam menyambut tantangan dunia kerja.

d.      Usaha lainnya adalah dengan mencoba membuka kesempatan dan lapangan kerja di daerah – daerah yang selama ini kurang berkembang kegiatan ekonominya. Sehingga proses pemerataan kesempatan kerja menjadi lebih terjamin keberhasilannya, selain mengurangi konsentrasi tenaga kerja di pulau Jawa.

e.       Tidak lupa di sektor luar negeri, mulai digalakannya ekspor jasa berupa tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri, meskipun untuk langkah terakhir ini masih memerlukan usaha yang lebih keras dari semua pihak, agar kepentingan dan nasib pekerja yang bekerja di luar negeri lebih baik.

Sumber : http://sarifudinsarifudin.blogspot.com/2011/03/masalah-perekonomian-di-indonesia.html

Tugas Perekonomian Indonesia Minggu 8

Nama  : Dyah Retno Wulandari

NPM    : 22211296

Kelas  : 1EB21

Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan, dan Kemiskinan

1.    Distribusi Pendapatan Nasional & Kemiskinan

a.    Distribusi Pendapatan = Pembagian Pendapatan.

·         Menggambarkan bagian dari pendapatan yang diterima oleh para pemilik faktor produksi.

·         Menggambarkan variabilitas atau dispersi (penyebaran) pendapatan.

b.    Kemiskinan

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendahserta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan dua masalah besar dibanyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.

Akan tetapi, sejarah menunjukan bahwa setelah 10 tahun berlalu pada tahun 1969, ternyata efek yang dimaksud itu mngkin tidak tepat untuk dikatakan sama sekali tidak ada, tetapi proses mengalir ke bawahnya sangat lambat. Akhirnya, sebagai akibat dari strategi tersebut, pada dekade 1980-an hingga pertengahan dekade 1990-an, sebelum krisis ekonomi, Indonsia memang menikmati laju pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto yang relatif tinggi, tetapi tingkat kesenjangan juga semakin besar dan jumlah orang miskin tetap banyak.

1.      Penyebab Kemiskinan

Karena ciri dan keadaan masyarakat dalam suatu daerah sangat beragam (berbeda) ditambah dengan kemajuan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah

Kebijakan dalam negeri seringkali dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri atau internasional antara lain dari segi pendanaan

2.    Ukuran Kemiskinan

·         Kemiskinan Absolut

Konsep kemiskinan pada umumnya selalu dikaitkan dengan pendapatan dan
kebutuhan, kebutuhan tersebut hanya terbatas pada kebutuhan pokok atau
kebutuhan dasar ( basic need ).

Kemiskinan dapat digolongkan dua bagian yaitu :

a.     Kemiskinan untuk memenuhi bebutuhan dasar.

b.    Kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.

·         Kemiskinan Relatif

Menurut Kincaid ( 1975 ) semakin besar ketimpang antara tingkat hidup orang
kaya dan miskin maka semakin besar jumlah penduduk yang selalu miskin.

Sumber :

http://rosihan.lecture.ub.ac.id/.../makro_06_distribusipendapatannasiona.ppt/

http://galihpangestu14.wordpress.com/2011/04/22/91/

Tugas Perekonomian Indonesia Minggu 7

Nama  : Dyah Retno Wulandari

NPM    : 22211296

Kelas  : 1EB21

Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

1.    Struktur Produksi

Sistem adalah satu kumpulan komponen yang saling berintegrasi untuk menjalankan suatu aktivitas atau suatu proses yang dimulai dari input sampai output, input dalam hal ini meliputi bahan baku yang nantinya akan mengalami proses produksi sehingga akan menghasilkan suatu output berupa produk jadi. 

Produksi adalah suatu kegiatan yang mengolah bahan baku atau bahan belum jadi menjadi barang jadi. 

Sistem Produksi adalah suatu gabungan dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan saling mendukung untuk melaksanakan proses produksi dalam suatu perusahaan

2.    Pendapatan Nasional

Pendapatan Nasional dapat diartikan sebagai suatu angka/nilai yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran atau pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku/sektor ekonomi dari suatu negara dalam kurun waktu tertentu.

Pendapatan Nasional sering digunakan sebagai indikator ekonomi dalam hal :

a.      Menentukan laju tingkat perkembangan ekonomi suatu negara.

b.      Mengukur keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya.

c.      Membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dengan negara lainnya.

A.   Menghitung Pendapatan Nasional Indonesia dengan Pendekatan Produksi (GDP)

GDP (Gross Domestic Product) adalah pendapatan nasional yang nilainya dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh kegiatan produksi yang dilakukan oleh semua pelaku/sektor ekonomi di  wilayah Indonesia, dalam kurun waktu tertentu.

Yang perlu diingat adalah jangan sampai terjadi perhitungan ganda yang dapat menyebabkan pendapatan nasional (GDP) Indonesia tampak besar.

Untuk menghindari kesalahan perhitungan ganda tersebut dapat digunakan salah satu dari dua cara dibawah ini :

a.      GDP dihitung hanya dari nilai akhir dari suatu produk saja.

b.      Menjumlahkan nilai tambah dari masing-masing komoditi yang dihasilkan oleh masing-masing produsen, sehingga Pendapatan Nasional (GDP) dengan cara ini akan menghasilkan jumlah yang sama.

B.   Menghitung Pendapatan Nasional Indonesia dengan Pendekatan Pengeluaran (GNP)

GNP (Gross National Product) adalah pendapatan nasional yang nilainya diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku/sektor ekonomi di Indonesia, yang berwarga negara Indonesia, dalam kurun waktu tertentu.

Ilustrasi perhitungannya adalah :

Pengeluaran dari sektor rumah tangga (untuk kosumsi) + Pengeluaran dari sektor swasta (untuk investasi) + Pengeluaran pemerintah + Sektor luar negeri/Ekport Netto = Pendapatan Nasional (GNP)

C.   Menghitung Pendapatan Nasional Indonesia dengan Pendekatan Pendapatan (NI)

NI (National Income) adalah pendapatan nasional yang nilainya diperoleh dengan cara menjumlahkan semua hasil/pendapatan yang diperoleh oleh semua pelaku/sektor ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu tertentu.

D.   Pendapatan nasional yang siap dibelanjakan ( Y disposible)

Pendapatan Nasional (Y) disposible adalah pendapatan nasional yang telah siap untuk dibelanjakan. Nilai Y disposible ini berasal dari NI setelah ditambah dengan pengeluaran pemerintah berupa transfer/subsidi dan kemudian dikurangi dengan pajak langsung yang ditetapkan pemerintah.

a.    Y Pribadi

Pendapatan nasional pribadi adalah pendapata nasional disposible yang sudah dikurangi dengan pajak pribadi.

E.    Pendapatan Nasional Per Kapita

Pendapatan perkapita ini didapatkan dengan membagi pendapatan nasional (GNP atau GDP) dengan jumlah penduduk di suatu negara (Indonesia)

Sumber :

http://wahyubudiutami.blogspot.com/2011/05/struktur-produksi.html

Aries Budi S., 1996, Buku Paket Perekonomian Indonesia, Universitas Gunadarma, Jakarta